 |
| Puluhan mahasiswa yang tergabung dalam Komite Petani Kopra saat membacakan tuntutan di depan kantor bupati Halmahera Utara. (Kamera/Utam) |
TOBELO - Puluhan mahasiswa yang tergabung dalam Komite Petani Kopra, (KOPRA) Halmahera Utara, Maluku Utara menggelar aksi di depan kantor Bupati Halmahera Utara. Rabu, (12/2).
Aksi ini berlangsung pada pukul 14.30 WIT dipimpin oleh koordinator lapangan Eden Trismi dengan membawa tuntutan menolak pengesahan surat edaran bupati nomor 503/131 tentang pembatasan penjualan buah kelapa ke luar daerah sebagai dukungan hilirisasi sektor pertanian.
Eden Trismi dalam bobotan orasinya mengatakan, edaran bupati tentang larangan para petani tentang penjualan buah kelapa ke luar daerah sebagai langkah dukungan hilirisasi sektor pertanian tentu kebijakan yang tidak pro terhadap rakyat melainkan hanya menguntungkan perusahan besar.
Menurutnya, dampak nyata dari kebijakan ini, petani dipaksa menjual kelapa hanya di Halmahera Utara tanpa persaingan pasar. Kemudian, harga kelapa bisa mengalami turun harga dikarenakan pembeli hanya satu pihak. Serta, petani kehilangan hak dalam menentukan harga jual yang layak.
"Kenapa harus menolak,? Harga kelapa akan semakin murah. Saat ini, di Surabaya Rp. 14.000 per buah, sementara di Halmahera Utara Rp. 2000-3000/buah. Jika edaran ini disahkan menjadi Perda, petani tidak bisa menjual kelapa diluar daerah dengan harga yang tinggi, dan harga kelapa akan dikendalikan oleh perusahaan tertentu dengan harga rendah," ujarnya.
Eden menuturkan, petani harus sejahtera dan bukan dipermainkan. Karena, petani saat ini masih menikmati harga yang lebih baik dengan adanya persaingan pasar dari luar daerah Halmahera Utara.
"Jika ditutup, petani kehilangan kebebasan untuk menjual hasil panen dengan harga terbaik, ini adalah bentuk monopoli terselubung yang hanya menguntungkan segelintir orang," tutur Eden.
Dirinya juga menegaskan, jika hal ini tidak diindahkan oleh pemerintah daerah, aksi jilid dua akan berlanjut dengan gelombang massa aksi yang lebih besar.
"Jika ini tidak diindahkan kami akan datang dengan massa yang lebih banyak lagi. Diluar dari itu, terkait proyek yang ada di kecamatan Galela selatan dan juga populasi sampah yang ada di desa Pune agar pemerintah mengawal persoalan itu," pungkasnya.
Untuk diketahui, aksi ini terdapat 4 tuntut mahasiswa diantaranya:
• Mendesak Pemda Halut agar segera mencabut kembali surat edaran nomor 503/131
• Petani bukan buruh perusahaan, tolak monopoli kelapa
• Menolak pembatasan jual kelapa diluar Halmahera Utara
• Mengantisipasi penurunan harga buah kelapa.
====
Penulis : Rustam Gawa.
Editor : Redaksi.
