 |
TIDORE - Sekretaris Daerah Kota Tidore Kepulauan H. Ismail Dukomalamo menghadiri Rapat Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan (TKPK) Kabupaten/Kota Tingkat Provinsi Maluku Utara, Rabu, 6 November 2024.
Rapat ini diselenggarakan oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Provinsi Maluku Utara. Kegiatan ini dibuka oleh Pj Gubernur Maluku Utara diwakili Sekrprov Abubakar Abdullah di di Sahid Bela Ternate.
Sekretaris Provinsi Maluku Utara, Abubakar Abdullah, dalam sambutannya menyampaikan Kemiskinan menjadi isu penting dan harus dimengerti serta dipahami sebagai persoalan bersama, sehingga ditangani dalam konteks bersama pula.
"Setiap program penanganan kemiskinan harus dipahami secara menyeluruh dan saling interdependen dengan beberapa program kegiatan lainnya," katanya.
Abubakar menambahkan, rapat koordinasi digelae tersebut sangat penting untuk dilakukan sesuai dengan Permendagri 53 Tahun 2020 Tentang Tata Kerja dan Penjelasan Kerja serta Pembinaan Kelembagaan dan Sumber Daya Manusia.
"Karena intu Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Provinsi dan Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Kabupaten/Kota agar secara bersama sama kita dapat membicarakan pelaksanaan berbagai program pembangunan, secara khusus masalah penanggulangan kemiskinan di Maluku Utara," ujarnya.
Abubakar berharap rapat tersebut dapat meningkatkan program-program yang lebih ditujukan kepada masyarakat miskin, dengan efektif dan efisien. "Dengan demikian kelompok masyarakat yang seluruhnya tidak terjangkau dan mampu mengakses kegiatan produktif yang bersifat formal, dan kelompok masyarakat yang masih berada dibawah garis kemiskinan dapat lebih diperhatikan dan terbantu, sehingga kegiatan pembangunan dapat juga mereka rasakan manfaatnya," tandasnya.
Sementara itu, Kepala Bappeda Provinsi Maluku Utara Muhammad Sarmin S.Adam dalam laporannya mengatakan, tingkat kemiskinan Provinsi Maluku Utara tercatat 6,32 persen atau 83,9 ribu jiwa dengan jumlah penduduk sebanyak 1.374.859 jiwa, angka ini menurun 0,14 poin dibandingkan dengan tahun 2023 yaitu sebesar 6,46 persen.
Di kesempatan tersebut Sekretaris Daerah Kota Tidore Kepulauan H. Ismail Dukomalamo menyampaikan pengentasan kemiskinan di Kota Tidore Kepulauan ini melalui strategi dan kebijakan.
Menurutnya, ada tiga strategi pengentasan kemiskinan itu, diantaranya pengurangan beban pengeluaran masyarakat, peningkatan pendapatan masyarakat, dan penurunan kantong-kantong kemiskinan.
"Sedangkan kebijakannya adalah membuat satu data kemiskinan yaitu melalui pendekatan partisipatif dalam menjamin data miskin yang tepat akurat valid dan transparan,mendorong APBD yang berpihak pada orang miskin serta membangun kerja kolaborasi," katanya.
Ismail menambahkan terkait dengan pengentasan kemiskinan ini dapat dilakukan dengan intervensi program yaitu pada sektor Perikanan, Pertanian, Pariwisata, Pemberdayaan UMKM, serta Sektor Perdagangan dan IKM.
Ia berharap angka kemiskinan dan kemiskinan ekstrim di Kota Tidore Kepulauan di tahun 2025 dapat menurun. "Sebagai Sekretaris Daerah Kota Tidore Kepulauan mudah-mudahan ini bisa tercapai dan bekerja semua target target yang kita harapkan terkait dengan penurunan kemiskinan maupun kemiskinan ekstrim bisa tercapai di Tahun 2025,” harapnya.*
====
Penulis: Aidar Salasa
Editor : Rustam Gawa
.jpg)
