 |
| Debat Kandidat perdana calon Walikota dan Wakil Walikota Tidore. (Dar) |
Bagaimana tidak, pertanyaan yang diajukan Samsul Rizal dalam debat kandidat disesi ke lima itu, menuai tanggapan keras dari Calon Walikota Tidore nomor urut 1, Muhammad Sinen.
Pasalnya, DOB Sofifi merupakan isu yang kerap kali dijual saat momentum politik, padahal semua orang tau bahwa penolakan atas DOB Sofifi, dilakukan oleh pihak Kesultanan Tidore, yang saat itu dipimpin oleh Alm. Sultan Djafar Sjah.
Selain Kesultanan, penolakan DOB Sofifi juga dilakukan oleh Anggota DPRD Kota Tidore, yang saat ini ikut mendukung Samsul Rizal dan Adam Dano dalam Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Tidore Kepulauan 2024.
"Ketika saya masih menjabat sebagai Anggota DPRD, sikap politik PDIP melalui fraksi sudah sangat jelas mendukung DOB, sementara orang yang menolak DOB itu sendiri adalah fraksi-fraksi yang Anggota DPRDnya hari ini, ikut mendukung Pasangan Calon Walikota dan Wakil Wlikota nomor urut 2," ungkap Muhammad Sinen, dalam debat kandidat yang digelar KPU Kota Tidore, di gedung DPRD Provinsi Malut, Sabtu, (19/10/24)
Lebih lanjut, Muhammad Sinen meminta kepada Samsul Rizal dan Adam Dano agar memastikan kembali Partai-Partai politik yang mendukung mereka berdua apakah jika berbicara mengenai DOB Partai-Partai tersebut akan mendukung atau tidak.
"Saya adalah pelaku hidup dalam pengambilan keputusan di DPRD saat itu, dan saya tau benar ketika yang lain menolak, hanya saya sendiri yang mendukung," pungkasnya.
Sindiran tajam Wakil Walikota Tidore Kepulauan 2 Periode ini, kemudian memantik reaksi "panas" Calon Wakil Walikota nomor urut 2, Adam Dano Jafar, saat dimintai tanggapan atas masalah tersebut.
Menurut Adam, Muhammad Sinen sebagai pemegang kekuasan dalam pemerintahan, apakah mampu atau tidak melalukan DOB, tanpa mempertimbangkan keputusan lembaga kesultanan.
"Jangan cuci tangan kemudian menjanjikan orang lain, kalau anda tidak mampu turun, jangan janji kepada masyarakat," cetusnya.
Adam kemudian mengatakan, bahwa keputusan yang diambil Ayahnya itu, bukanlah keputusan pribadi, melainkan keputusan lembaga Kesultanan Tidore.
"Maaf saya agak emosi sedikit karena sudah menyinggung ayah saya. Sebab pernyataan ini, tidak pantas kita salahkan Individunya, karena masalah ini merupakan keputusan lembaga dari pihak Kesultanan," tuturnya.
Senada ditambahkan Syamsul Rizal, ia mengatakan, keputusan lembaga Kesultanan Tidore yang telah mengeluarkan idin terkait dengan DOB Sofifi, sesungguhnya masih bisa dilakukan ratifikasi pada kepemimpinan Sultan berikutnya. Karena idin itu, tidak seperti jaid kolano.
"Artinya bahwa pemerintah masih bisa menyelesaikan akan hal itu," tambahnya.
Sekedar diketahui, terkait DOB Sofifi ini, sikap dari pihak Kesultanan Tidore, pada masa kepemimpinan Sultan Djafar Syah telah mengeluarkan Maklumat Sultan Tidore Nomor 01/KT/2010. Dalam maklumat itu menolak adanya pemekaran sofifi sebagai ibu kota baru.**
====
Penulis: Aidar Salasa
Editor. : Redaksi
