 |
| Suasana deklarasi tolak politik uang dan politisasi sara. (Istimewa) |
Kegiatan ini berlangsung di Marahai Park Hotel. Senin, (21/10).
Bupati Halut diwakili Asisten I bidang pemerintahan, Nelson Sahetapi, dalam sambutannya mengatakan, deklarasi tolak politik uang serta politisasi SARA tentu pemerintah daerah memberikan apresiasi dan ucapan terima kasih kepada Bawaslu yang telah menyelenggarakan kegiatan tersebut.
"Semoga kegiatan ini menjadi momen bagi semua pihak, baik sebagai penyelenggara maupun sebagai peserta Pilkada, membangun konsolidasi dan koordinasi yang harmonis demi mewujudkan Pilkada yang demokratis berlandaskan umum, bebas, rahasia, jujur dan adil," ujarnya.
Dirinya juga menyebutkan, kegiatan ini merupakan langkah yang penting dan strategis dalam mewujudkan demokrasi yang bersih, jujur, dan adil di Kabupaten Halmahera Utara.
"Kita semua menyadari bahwa politik uang danpolitisasi SARA adalah dua tantangan besar yang dapat merusak integritas pemilu. Politik uang, selain melanggar hukum,juga mencederai prinsip dasar demokrasi.Pemilih seharusnya menentukan pilihannyaberdasarkan visi, misi, dan program kerja yang ditawarkan para calon, bukan karena iming-iming materi. Oleh karena itu, saya mengajak seluruh elemen masyarakat untuk bersama-sama menolak praktik politik uang ini," pungkasnya.
Selain itu, politisasi SARA, di sisi lain, dapat memecah belah persatuan dan kesatuan bangsa. Pemilihan umum seharusnya menjadi momentum untuk memperkuat persatuan, bukan malah menjadi ajang untuk menyebarkan kebencian dan diskriminasi berdasarkan suku, agama, ras, dan antargolongan.
"Kita adalah bangsa yang majemuk,dan keberagaman ini adalah kekuatan yang harus kita jaga bersama. Deklarasi yang kita lakukan hari ini bukan sekadar seremonial, tetapi merupakan komitmen bersama untuk menjaga demokrasi yang bersih dan bermartabat. Saya berharap seluruh peserta pemilu, baik calon maupun pendukung, dapat berkompetisi secara sehatdan menjunjung tinggi nilai-nilai demokrasi," cetus Nelson.
Sementara itu, Ketua Bawaslu Halmahera Utara, Ahmad Idris menyampaikan, dengan digelarnya kegiatan ini, diharapkan pilkada 2024 hingga pada hari pencoblosan dan perhitungan suara bisa berjalan dengan baik, aman dan lancar serta bermartabat.
"Ini upaya Bawaslu mengumpulkan semua komponen agar sama-sama menjaga pilkada 2024 berjalan baik," tuturnya.
Dijelaskan, indeks kerawanan pilkada di Maluku Utara adalah kategori rawan politik uang dan politisasi SARA. Namun, dengan tanpa lelah dan henti, Bawaslu selalu mengingatkan hal tersebut karena dilarang oleh undang undang yang berlaku.
"Semua pihak harus tunduk dan taat dengan aturan yang ada politik uang adalah merusak demokrasi kita dengan kegiatan ini semua elemen bukan hanya dilakukan serimonial belaka, tetapi harus berjalan dengan baik lancar dan aman." tandasnya.
====
Penulis : Tim.
Editor : Rustam Gawa.
