BPJN Malut Diduga Tutupi Informasi Proyek Jembatan Sagea-Patani

Jembatan darurat diruas jalan nasional Sagea-Patani. (KH)

MALUT - Pekerjaan Penggantian Jembatan di ruas jalan nasional Sagea-Patani Kabupaten Halmahera Tengah, Maluku Utara (Malut), diduga bermasalah. Pasalnya, proyek dengan nilai Rp. 29.069.613.000 itu belum menunjukan progres apa-apa.

Proyek ini melekat di Balai Jalan dan Jembatan atau BPJN Maluku Utara, Kemeterian PUPR melalui PPK 2.2 Wilayah 2 Maluku Utara, yang dikerjakan oleh PT. Karya Usaha Mandiri Utama dengan waktu 275 hari.

Informasi yang didaptkan media ini menyebutkan, proyek Jembatan Sagea -Patani itu ditenderkan pada April 2024 lalu. Dengan begitu, mestinya proyek ini sudah menunjukan progres pekerjaan karena sudah masuk dalam Termin I dan anggaran awalnya telah dicairkan.

Namun faktanya, dari hasil penelusuran media ini dilokasi pekerjaan hanya ditemukan bahan matrial berupa besi struktur sekitar puluhan staf yang onsite. Itu pun diduga merupakan besi bekas.

Anehnya, papa proyek yang dipajang dilokasi tidak tercantum nomor kontrak dan tanggal berkontrak. Padahal hal ini wajib dicantumkan sebagai informasi publik sesuai ketentuan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik.

Tak hanya itu, sepanjang ruas jalan pada lokasi proyek Jembatan Sagea-Patani juga ditemukan terjadi longsor.

"Dugaan kuat kami kontrak pekerjaan ini sudah sejak bulan april lalu, itu artinya pada kegiatan tersebut sudah ada termin pencairan atau pencairan uang muka, bagaimana jadinya pekerjaan ini jika yang dikerjakan di lokasi hanya pembuatan jembatan darurat dan tidak ada matrial struktur yang onsite dilokasi hingga bulan agustus ini," Pengurus Wilayah Presidium Liga Mahasiswa Nasional untuk Demokrasi (LMND) Maluku Utara, Rahmat Karim, di Ternate, Rabu, 7 Agustus 2024.

Ia juga menyoroti, longsor yang terjadi di tepi jalan lokasi proyek tersebut sangat membahayakan pengguna jalan dan masyarakat setempat.

"Anehnua hingga kini belum ada perbaikan dari pihak PPK 2.2 Balai PJN Maluku Utara," kesalnya.

"Kami juga sudah berkoordinasi dengan Ketua Umum LMND di Jakarta agar dalam ini dekat ini menyampaikan sejumlah masalah pada proyek yang di tangani BPJN ke Direktur Pembangunan Jalan Kementrian PUPR di kantor pusat Jakarta, sambungnya.

Sementara di Wilayah Maluku Utara, kata Rahmat, pihaknya bakal merespon dengan aksi unjukrasa di kantor BPJN dan Kejati Maluku Utara pada pekan depan.

"Respon kami ini sebagai bentuk upaya pencegahan adanya dugaan dan indikasi gratifikasi proyek dan dugaan indikasi korupsi," tandasnya.*

Hingga berita ini dipublis, Kepala BPJN Maluku Utara, Kepala Satuan Kerja (Kasatker), dan PPK PPK 2.2 Wilayah 2 belum berhasil dikonfirmasi.

"Kepala Balai, KTU dan PPK sementara berada di Bandung mengikuti kegiatan sejak minggu kemarin," ujar Security BPJN Malut.

Sementara itu, KTU BPJN Malut Rizal Hafel saat dikonfirmasi melalui aplikasi pesan Whtsapp belum merespon upaya konfirmasi wartawan.

====
Penulis: Tim
Editor   : Irawan Lila