 |
| Akademisi Universitas Khairun Ternate, Maluku Utara, Nurdin Muhammad. (Istimew) |
KAMERA MALUT - Akademisi Universitas Khairun Ternate, Maluku Utara, Nurdin Muhammad menyoroti pertumbuhan ekonomi Maluku Utara yang terbilang naik dengan hadirnya perusahaan pertambangan di Maluku Utara.
Menurutnya pertumbuhan ekonomi pada 2022 mencapai 22, 94 persen, namun hal itu menurutnya, berlawanan dengan kondisi yang terjadi di Maluku Utara. Dimana kemiskinan masih tinggi diatas sekitar 85.000 ribu jiwa penduduk Maluku Utara yang itu masuk dalam kategori miskin.
"Pertumbuhan ekonomi yang kita capai pada tahun 2022 itu 22,94 persen, tapi angka ini paradoks dengan kondisi rill di Maluku Utara, karena nyatanya angka kemiskinan masih tinggi," ucapnya usai dari kegiatan sharing session bertemakan Pertumbuhan Ekonomi dan Indeks Pembangunan Manusia Maluku Utara, yang dilaksanakan oleh BEM Unkhair Ternate, di Aula Nuku Unkhair, Selasa (15/08/2023).
Harusnya kata dia, angka pertumbuhan seperti itu memberikan impact baik terhadap pengentasan kemiskinan di Maluku Utara, termasuk angka pengangguran serta ketimpangan, baik antar wilayah maupun antar penduduk.
"Angka pertumbuhan ini harus inklusif, supaya memberikan dampak positif dalam mengatasi kemiskinan, pengganguran dan ketimpangan," ujar Pengamat Ekonomi dari Unkhair Ternate itu.
Ia menegaskan, momentum pertumbuhan ekonomi yang tinggi ini perlu dikelola oleh pemerintah daerah (Pemda), baik provinsi maupun kabupaten kota, dalam menciptakan value pada perekonomian maupun manfaat kepada masyarakat.
"Pertama, pemerintah provinsi maupun kabupaten kota harus memanfaatkan dengan momentum pertumbuhan ekonomi yang tinggi ini, sehingga ada nilai tambah terhadap perekonomian dan manfaat kepada masyarakat," tegas.
Problem yang sering dihadapi di daerah sambungnya, adalah bagaimana menjaga, dan mengendalikan inflasi karena inflasi ini menyerap daya beli, jika tidak bisa dikendalikan maka merugikan daya beli bagi masyarakat. Sebab sumber-sumber inflasi sudah teridentifikasi, terutama dari komuditas makanan yang sebagian besar diimpor.
"Daerah harus mampu menjaga dan mengendalikan inflasi, kalau tidak akan menggerogoti daya beli masyarakat. Sumber-sumber inflasi sudah teridentifikasi terutama komoditas makanan yang sebagian besar di impor, ini masalahnya," kata Nurdin.
Selain itu, untuk mengatasi masalah tersebut, mantan alumni HMI itu memberikan solusi, yaitu
pemerintah harus fokus pada pengembangan produk-produk pangan lokal, sehingga ketersediaan pangan lokal yang selama ini di impor bisa disiapkan secara mandiri di daerah, agar inflasi bisa dikendalikan.
"Kalau kita bisa menghasilkan produk sendiri, maka manfaat ekonomi bisa kita rasakan secara mandiri, inflasi bisa kita kendalikan, dan nilai tambah ekonomi dari produksi di sektor pertanian bisa dirasakan secara langsung manfaat oleh masyarakat kita disini," tutupnya.
====
Penulis: Arfles Rajalahu
Editor : Rustam Gawa
