Ikut Rapat Koordinasi Kemendikbud, Tim Pengelola PIP Malut Berhasil Lakukan Terobosan

Tim Pengelola Program Indonesia Pintar (PIP) Provinsi dan Kabupaten/Kota. 

MALUT - Tim Pengelola Program Indonesia Pintar (PIP) Maluku Utara berhasil melakukan terobosan baru, yakni perubahan strategi percepatan proses aktivasi rekening simple dan percepatan pencairan dana PIP TA 2023. 

Terobosan itu dilakukan pada rapat kordinasi, singkronisasi, dan validasi data PIP Kemendikbud 2023 Jenjang Dikmen, yang digelar di Kota Makassar, Sulawesi Selatan. 

Kegiatatan yang digelar Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan Riset dan Tehnologi (Kemendikbudristek) selama 3 hari itu, bertujuan untuk mengidentifikasi kendala-kendala atas lambatnya proses aktivasi dan pencairan dana pada rekening siswa penerima PIP yang tersebar luas di seluruh indonesia. Kegiatan ini juga dihadiri oleh Inspektur III Itjen Kemendikbudristek, Masrul Latif, S.IP,M.Si, dan Bonnie Famedian selaku Dirjen BNI pusat dan Rio Rompas dari BNI Kanwil Manado. 

Pada kegiatan ini sebanyak 22 peserta tim PIP Provinsi Maluku Utara yang di delegasikan oleh Kadikbud Maluku Utara itu mampu menyodorkan sejumlah tawaran yang membuahkan hasil, yakni proses aktivasi yang mudah dilakukan untuk daerah-daerah yang jauh dari bank penyalur. 

Pengelolah Data Monitoring dan Penyaluran Beasiswa Dikbud Maluku Utara, Fadli Abd Kadir, turut menandatangani Nota Kesepahaman (MoU) dengan Bank penyalur terkait poin-poin staregis percepatan aktivasi dan pencairan dana PIP Kemendikbud 2023. 

Fadli mengimbau, kepada seluruh jajaran satuan pendidikan di Provinsi Maluku Utara terutama kepala sekolah dan operator dapodik sekolah agar dapat bekerja sama dengan baik dalam hal mensukseskan PIP tersebut. Terutama pada porsi perbaikan data NIK siswa , NISN siswa dan penghasilan orang tua siswa. 

"Jadi untuk menunjang percepatan aktivasi rekening simple dan pencairan dana, tim PIP Provinsi dan Kabupaten kota dibawa kordinator sekertaris Dikbud Fahmi Alhabsy akan melakukan sosialisai terkait PIP sampai ke seluruh lapisan masyarakat," ujarnya. 

Sementara itu, Fahmi Alhabsy mengaku akan mengagendakan rapat Kordinasi daerah dengan tujuan mengidentifikasi terkait permasalahan proses pengusulan sampai pada tahapan ferivikasi cabang dinas kabupaten/kota dan validasi dari dinas provinsi. 

"Saya juga akan mengundang pihak terkait seperti Dinas Sosial dan Dinas Dukcapil Provinsi guna bicarakan soal kebijakan DTKS dan kebijakan NIK sebagai penunjang data PIP Kemendikbud Tahun anggaran 2023," katanya. 

"Saya juga berharap kepada seluruh jajaran cabang Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten/kota beserta MKKS di seluruh kabupaten/kota agar dapat berpartisipasi aktif dalam hal mensukseskan PIP di Provinsi Maluku Utara," sambungnya.* 

====

Penulis : Aidar Salasa

Editor    : Rustam Gawa