Sekretaris Dispar Malut Diduga Monopoli Bantuan Pedagang Untuk RM. Jojobo

Sebarkan:
Bantuan fasilitas kursi bagi pedagang kuliner di pantai Tugulufa Tidore. (Kamera/Aidar)
KAMERA TIDORE - Pengadaan bantuan Meja dan Kursi untuk para pedangang di Kawasan Pantai Tugulufa, Kota Tidore Kepulauan, diduga di monopoli oleh Sekretaris Dinas Pariwisata (Dispar) Provinsi Maluku Utara (Malut), Jumati Do Usman.


Pasalnya penyaluran bantuan dalam rangka mendukung hajatan Sail Tidore pada 2022 lalu tersebut tidaklah merata. Bantuan ini berasal dari Dispar Malut, yang disalurkan pada Bulan Februari tahun 2022.

Akibatnya, sejumlah pedagang Kuliner yang berpusat di Kawasan Pantai Tugulufa mengeluh.

Mustafa Adam, salah satu pedagang Kuliner di Tugulufa mengaku bahwa bantuan itu diurus langsung Sekertaris Dispar Malut, Jumati Do Usman atau yang akrab disapa Om Pati.

Ia menjelaskan, dalam penyaluran bantuan tersebut, ada pedagang yang tidak mendapat kebagian Kursi dan Meja, bahkan ada pedagang yang mendapatkan Kursi namun tidak mendapat meja, padahal pembagian tersebut seharusnya masing-masing pedagang mendapat 2 Meja dan 8 buah Kursi.

"Jumlah kedai di Tugulufa ini kurang lebih sebanyak 44 unit. Tetapi dalam pembagian Kursi dan Meja, itu ada kedai yang tidak dapat sama sekali, kalau untuk saya sendiri itu hanya dapat 8 Buah Kursi, tapi tidak dapat meja," ujarnya saat di temui sejumlah wartawan di kedainya, Minggu, 12 Maret 2023.

Ironisnya, selain ada pedagang yang tidak mendapat bantuan tersebut, ada juga sejumlah pedagang yang diberikan bantuan tidak sesuai dengan kuota yang ditentukan, sehingga terdapat sejumlah pedagang yang diberikan 2 Meja dan 6 Kursi, bahkan ada lagi yang hanya dapat 3 Kursi. Padahal mereka seharusnya diberikan 2 Meja dan 8 Buah Kursi.

Senada disampaikan pedagang lainnya yang namanya engan disebutkan itu mengatakan, waktu pendataan dilakukan, nama kedainya juga termuat dalam daftar penerima, bahkan ia turut menandatangani daftar tersebut, sekaligus memberikan uang transportasi senilai Rp. 50 Ribu. Namun ia tidak diberikan kursi dan meja.

"Awalnya memang Kursi dan Meja itu sudah dikase turun di Kedai saya, tetapi Om Pati datang dan bilang kalau saya tidak dapat, padahal di dalam daftar, itu nama saya ada dan saya telah tandatangan sebagai penerima. Namun karena saya tidak mau berdebat terlalu banyak, akhirnya saya biarkan saja kalau om pati ambil," jelasnya.

Karena merasa kesal dengan sikap Om pati yang tidak adil terhadap pedagang kuliner di Tugulufa, sejumlah pedagang di Tugulufa bakal mengadukan persoalan ini ke Pihak Kepolisian Resort Kota (Polresta) Tidore. Pasalnya, bantuan tersebut merupakan Proyek dari Pemerintah Provinsi, namun dalam pembagiannya sangat tidak jelas dan pilih kasih.

Bahkan kedai RM. Jojobo, yang pemiliknya merupakan anak dari Om Pati itu terkesan memonopoli bantuan tersebut. Sehingga bantuan meja dan kursi, itu RM Jojobo yang dapat paling banyak. Hal itu terlihat saat pihak Satpol PP melakukan penertiban terhadap RM. Jojobo, akibat tidak diperpanjang masa kontraknya oleh Dinas Perindagkop Kota Tidore Kepulauan.

"Kemarin saat Satpol melakukan penertiban itu saya sempat melihat kalau tidak salah untuk kursi yang ada di RM Jojobo, itu sebanyak 6 pasang yang isinya 24 buah, karena 1 pasang berisi 4 buah kursi," ungkap sumber terpercaya wartawan media ini.

Disisi lain, Kepala Dinas Perindustrian dan UKM (Disperindag) Kota Tidore Kepulauan, Saiful Bahri Latif, ikut angkat bicara, ia mengaku bahwa bantuan meja dan kursi untuk pedagang, memang sempat ia dengar namun tidak dilibatkan dalam proses penyaluran.

Bahkan untuk penyerahan bantuan itu ke pedagang, ia tidak pernah diikutsertakan untuk menandatangani berita acara yang sudah disediakan oleh Dinas Pariwisata Provinsi Mauku Utara.

"Kemarin kami dari dinas juga mendengar kabar kalau ada bantuan meja dan kursi, tetapi dalam penyalurannya saya tidak tau, bahkan tidak ada satupun surat yang saya tandatangani," ungkapnya saat dihubungi melalui telephone, Minggu, 12 Maret 2023.

Saiful menyayangkan sikap Dispar Malut yang menyalurkan bantuan tanpa berkoordinasi dengan Disperindag Kota Tidore selaku penanggungjawab pedagang kuliner, padahal seharusnya, hal ini bisa dikoordinasikan agar bantuan tersebut bisa disalurkan secara adil kepada pedagang.

"Kamikan tuan rumah, seharusnya mereka datang itu memberikan salam (berkoordinasi) agar kami tau, tetapi ini tidak sama sekali," tandasnya.

Hingga berita ini dipublis Dispar Malut masih dalam upaya korfirmasi wartawan.

====
Penulis : Aidar Salasa
Editor    : Rustam Gawa
Sebarkan:
Komentar

Berita Terkini