Inflasi Maluku Utara Terendah di Indonesia, Mendagri Apresiasi Abdul Gani Kasuba

Menteri Dalam Negeri atau Mendagri Muhammad Tito Karnavia. (Istimewa)

KAMERA MALUT – Tak hanya sebagai provinsi paling bahagia, Maluku Utara juga masuk dalam kategori provinsi dengan inflasi paling rendah di Indonesia.

Atas capaian itu, Menteri Dalam Negeri atau Mendagri Muhammad Tito Karnavian pun memberikan apresiasi kepada Gubernur Maluku Utara KH. Abdul Gani Kasuba.

Aprsesiasi itu disampaikan Mendagri dalam Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi secara virtual. Acara tersebut diikuti oleh seluruh kepada daerah di Indonesia.

"Maluku Utara ini memiliki penurunan angka inflasi 3,23 persen, bahkan menjadi terendah di seluruh provinsi di Indonesia. Terima kasih teman-teman di Maluku Utara," Singkat Tito Karnavian dalam keterangan tertulis yang dikutib dari detik.com. Senin, 7 November 2022.

Sementara itu, Tito meminta atensi Gubernur Sumatera Barat yang mencatatkan angka inflasi cukup tinggi. Adapun tingkat inflasi daerah tersebut periode Oktober 2021 ke Oktober 2022 sebesar 7,87 persen.

"Saya paham, meskipun Pak Gubernur Sumatera Barat ini sudah banyak sekali melakukan intervensi-intervensi di lapangan, tapi mungkin ada beberapa kendala yang dihadapi sehingga mungkin memerlukan dukungan dari pusat," jelasnya.

Menurutnya, inflasi di Sumatera Barat dipicu oleh kenaikan harga beras dan sejumlah komoditas pangan lainnya. Padahal di satu sisi, produksi beras Sumbar termasuk surplus.

Kenaikan itu dipicu oleh tingginya permintaan dari daerah tetangga seperti Riau dan Kepulauan Riau karena harga jual relatif lebih tinggi. Imbasnya banyak petani atau pengusaha menjual berasnya di daerah tetangga.

"Saya paham, meskipun Pak Gubernur Sumatera Barat ini sudah banyak sekali melakukan intervensi-intervensi di lapangan, tapi mungkin ada beberapa kendala yang dihadapi sehingga mungkin memerlukan dukungan dari pusat," ujarnya.

Ia menyebutkan berdasarkan data Direktorat Jenderal (Ditjen Bina Keuangan Daerah (Keuda) Kemendagri per 4 November 2022, total alokasi anggaran BTT se-Indonesia adalah Rp 17.515,82 triliun. Namun alokasi anggaran tersebut baru terealisasi 12,74 persen atau Rp 2.231,68 triliun.

"Untuk realisasi BTT di tingkat provinsi baru tercatat 6,25 persen atau Rp 611,60 miliar. Sedangkan di tingkat kabupaten baru terealisasi 22,62 persen atau Rp1.302,32 triliun dan di tingkat kota baru terealisasi 16,09 persen atau Rp 317,76 miliar. Sementara itu, merujuk pada data yang sama, penggunaan BTT untuk Provinsi Sumatera Barat baru sebesar 0,67 persen," tutupnya.* (red).