 |
| M. Natsir Sangadji, Ketua Komisi III DPRD Sula, ketika di Wawancara.(kamera/Suhardi) |
Pasalnya menurut dia, realisasi progres pekerjaan fisik hingga kini belum mencapai 30 persen.
"Yang jelasnya pihak PUPR harus intens untuk turun lapangan terkait dengan kegiatan DAK di Sula, yang sampai saat ini penyerapan secara fisiknya belum mencapai 30 persen," ujar Natsir kapasa sejumlah wartawan di ruang kerjanya, Selasa, 25 Oktober 2022.
Natsir menegaskan, kegiatan fisik yang belum capai 30 persen itu mulai dari proyek ruas jalan Waitina-Kou, dan Kaporo-Capalulu maupun Trans-Modapuhi.
Bahkan, kata Natsir, ada kegiatan fisik sudah dicairkan anggaran namun kegiatannya tidak ada progres lapangan, seperti jalan di Waisakai. Ini berarti dianggap masih nol persen.
"Kegiatannya cair, tapi tidak ada progres. Ada juga jalan Kaporo-Capalulu alat baru mendarat, kemudian jalan Buya-Waikafia alat tara (tidak) ada, terus jalan Waitina-Kou itu baru tahapan sertu, sedangkan progres jalannya HRS. Jadi rata-rata kegiatan fisik di lapangan belum sampai ke 50 persen," beber Natsir.
Tak hanya jalan, Natsir bilang, rata-rata kegiatan swedaya fisik di sekolah-sekolah pun belum mencapai 50 persen.
"Beta berharap kepada pemerintah daerah terkait bidang teknis ini, baik di Dinas Pendidikan maupun PUPR, kalau misalkan kegiatan belum diselesaikan secara sepenuhnya maka pencairan juga harus dibatasi sesuai verifikasi lapangan, dan betul-betul verifikasi faktual lapangan, sehingga tidak terjadi pemalsuan dokumen realisasi kegiatan 75 persen maupun 100 persen, tapi anggaran dicairkan 100 persen atau 75 persen," harap Natsir.
"Yang kita pantau ini kegiatan fisiknya belum capai 50 persen," tandasnya.
Selain itu, politisi partai Gerindra Sula itu menyoroti kinerja pemerintahan FAM-SAH atau Bupati Fifian Adeningsi Mus dan Wakil Bupati Saleh Marasabessy memasuki tahun ketiga.
"Kalau di masa pemerintah FAM-SAH saat ini sudah masuk tahun kedua sampai tahun ketiga, kalau bicara soal nampak pembangunan belum nampak sama sekali," sebut Natsir.
Menurut ia, program visi dan misi Sula bahagia bahkan belum terlaksana dengan baik.
"Secara pribadi pembahasan anggaran di tahun 2023 minggu depan ini, kita akan minta progres kegiatan di tahun 2022, baru kita laksanakan pembahasan anggaran, kalau tidak ada progres yang ada di atas 50 persen, itu kita akan meminta Tim TPAD untuk evaluasi ulang APBD," tegasnya.
Sementara itu sambung Natsir mempertanyakan pagu anggaran yang diberikan oleh pemerintah pusat melalui DAK maupun DAU, apakah realisasi kegiatan sudah mencapai 50 persen atau tidak.
"Yang sangat merugikan adalah kegiatan DAU yang dianggaran melalui kegiatan jembatan, jalan tidak terlaksana, maka yang dirugikan adalah masyarakat, kegiatan yang masih bisa dilaksanakan tapi tidak bisa di laksanakan, karena jalan ini sangat penting, dan sampai dengan saat ini nampak kegiatan jalan di Kepulauan Sula," ungkap Natsir.
"Makanya pemerintah FAM-SAH tidak boleh main-main, kita sudah masuk tahun ketiga tapi tidak ada tanda-tanda progres visi misi," tandasnya.
====
Penulis : Suhardi Umagapi
Editor : Rustam Gawa
