 |
| Aksi penolakan kedatangan presiden ke Maluku Utara di depan kantor RRI Ternate. (Kamera/Arflses) |
Aksi ini di gelar di depan kantor RRI Ternate, Selasa, 27
September 2022.
Koordinator lapangan Sodikin Teky mengatakan, aksi penolakan yang dilakukan itu adalah murni tanpa intervensi pihak mana pun.
"Yang terlibat dalam aksi ini adalah organisasi kecil
atau komunitas, yang beda-beda profesi," ujar Sodikin saat di sambangi
Kabarhalmahera.com.
Ia bilang aksi tersebut merupakan penyampaian aspirasi masyarakat terutama di Maluku Utara. Sebab, kata dia, kedatangan Presiden RI di Maluku Utara ditakutkan membangun investasi baru sehingga merusak ekologi dan ekosistem yang ada di Maluku Utara, terutama hak-hak adat dan hak tanah.
"Kami yakini bahwa kedatangan Presiden ke Malut, hanya
menambah investasi baru," sebut pengacara ini.
Selain itu kata dia, penolakan terhadap kedatangan presiden itu juga terkait kebijakan lainnya yang tidak berpihak pada rakyat, seperti kenaikan BBM.
"Karena itu kami menolak tegas kehadiran Jokowi dalam
keadaan apa pun," tegas Sodikin.
Pengacara mudah ini menambahkan, kedatangan Presiden itu juga merupakan kepentingan belaka yakni eksplorasi dan eksploitasi terhadap kekayaan negeri para Raja-Raja.
Bagaimana tidak, kata dia, lihat saja kehadiran PT. NHM yang tidak menunjukkan titik kesejahteraan rakyat di Halmahera Utara (Halut). Juga PT. IWIP di Halmahera Tengah (Halteng) hanya mengeksploitasi tanah rakyat dan adat dan perusahaan tambang lainnya.
"Kedatangan Presiden ini hanya kepentingan belaka saja, yakni karena tambang yang ada di Maluku Utara, terutama PT. NHM dan PT. IWIP," singkatnya.
.jpeg)
.jpeg)
