Terkait Kasus Pembakaran Seragam Siswa, Kadikbut dan Ketua PGRI Halut Akan Turun ke Loloda

Sebarkan:
kadikbut Halut Hartje Manuel (dok:utam/KH)
TOBELO - Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dikbud) Kabupaten Halmahera Utara sehari dua bakal meninjauh langsung SMP Negeri 1 Atap Desa Tobo-Tobo, Kecamatan Loloda Kepulauan.

Peninjauan itu terkait kasus dugaan kekerasan pembakaran seragam sekolah terhadap 5 siswa yang dilakukan oknum NI di SMP Negeri 1 Atap pada, 3 Februari 2022 lalu.

"Sehari dua saya mau turun ke Loloda (Desa Tobo-tobo) untuk memediasi (Kasus pembakaran seragam siswa) dengan para orang tua murid,"  ungkap Kepada Dinas Pendidikan  dan Kebudayaan (Kadikbud) Halmahera Utara, Hartje Manuel kepada Kabarhalmahera.com saat disambangi diruang kerjanya, Rabu, 16 Februari 2022.

Hartje mengaku, pihaknya juga telah memanggil oknum guru pembakar seragam siswa itu di kantornya.

"Kalau guru yang membakar seragam siswa itu sudah menghadap ke saya sebagai kepala dinas," katanya.

Baca Juga: Sadis! Oknum Guru di Loloda Halmahera Utara Bakar Seragam Sekolah di Badan Siswa

Tak hanya dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Persatuan Guru Republik Indonesia atau PGRI Halmahera Utara pun ikut turun ke lokasi.

Hal ini disampaikn ketua PGRI Halmahera Utara, Amin Rainu, kepada Kabarhalmahera.com.

"Saya sebagai ketua PGRI akan turun kelokasi memediasi antara orang tua siswa dan guru.  Yang jelas bahwa persoalan ini harus segera diselesaikan jalan keluarnya. Mengingat sebagai ketua PGRI saya tidak mau mengorbankan pendidikan anak yang terjadi di SMP 1 Atap Tobo Tobo," ujarnya.

Amin meminta kepada semua pihak agar menahan diri dan tidak menambah suasana keruh dalam kejadian kasus dugaan kekerasan pembakaran segaram siswa tersebut.

"Situasi ini jangan sampai mengganggu proses belaja mengajar yang mengakibatkan kerugian pada peserta didik," katanya.

Kasus dugaan keketasan itu di sebut Amin, hanyalah miskomunikasi antara orang tuan dan pihak sekolah. Padahal dari hasil penelusuran wartawan kasus tersebut murni terjadi sebagai dugaan tindak kekekrasan. Kasus ini pun rencananya akan dilaporkan ke Polisi oleh orang tua wali murid.

Amin menyebut agar media juga membantu tidak memperkeruh suasana pendidikan yang terjadi di  SMP Negeri 1 Atap, Desa Tobo-Tobo. Padahal dugaan kekersan terhadap siswa itu awalnya dibongkar oleh media.

"Saya juga faham psikologi seorang  guru yang semntara menjalankan tugas," ucapnya.

"SMP Negeri 1 Atap Tobo-Tobo sangat  membutuhkan tambahan guru PNS karna mengingat beban kerja yang dialami  seorang guru dengan dengan kondisi guru yang sangat minim juga mempengaruhi psikologi guru yang bersangkutan," tambahnya.

Amin berharap agar kejadian pemkaran sergam siswa tersebut dapat membuat pemeritah daerah lebih memperhatikan sekolah-sekolah yang ada diwilayah Halmahera Utara khusunya desa terpencil.

Ia bilang, SMP Negeri 1 Atap Desa Tobo-Tobo hanyalah memeliki 2 guru PNS sisanya adalah honorer.

"Tentu sangat tidak berimbang dengan beban kerja yang dilakukan oleh seorang guru," tandasnya.

Perlu diketahui, sebelumnya guru PNS yang bertugas di SMP Negeri Satu Atap tesebut sebanyak 5 orang. Namun belakangan dari jumlah guru itu dikabarkan telah dimutasikan sebanyak 3 orang guru padahal mereka baru bertugas kurang lebih 3 tahun. Kepindahan guru ini dikatakan warga sama sekali tidak diketahui atau tidak ada informasi dari pihak sekolah.

Hingga berita ini dipublis Kabarhalmahera.com masih berupaya mengkormasih ke Badan Kepegawaian Daerah (BKD) untuk memastikan mutasi guru tersebut. (utm/red)

Sebarkan:
Komentar

Berita Terkini