Takut di Demo, Oknum Pejabat di BPJN Maluku Utara Diduga "Main Suap"

Ilustrasi penyuapan (Istimewa)

KbrMALUT - Takut di Demo oknum pejabat di Kantor Balai Pelaksana Jembatan Nasional atau BPJN Wilayah Maluku Utara diduga melakukan upaya praktek penyuapan.

Hal tersebut disampaikan Fron Peduli Pembangunan atau FP3 Maluku Utara saat menggelar aksi demonstrasi di Kantor BPJN wilayah Maluku Utara, Senin siang, 24 Januari 2022 kemarin.

"Ada oknum pejabat di BPJN mau berkonspirasi dan menawarkan uang dan paket proyek agar demo ini tidak dilaksanakan namun kami menolaknya," teriak Maskur H.Latif salah satu orator saat menyampaikan orasinya.

Maskur H.Latif saat berorasi (dok:KH)

Oknum tersebut diduga merupakan seorang Pejabat Pembuat Komitmen atau PPK. Modusnya adalah membangun kompromi dengan pendemo sebelum aksi demonstrasi berlangsung. 

Informasi yang dikantongi media ini oknum pejabat itu berinisial JSM. 

JSM saat di konfirmasi Kabarhalmahera.com via aplikasi WhatsApp mengelak tuduhan dugaan penyuapan tersebut.

"Ngga ada itu," singkatnya.

Sementara Kepala BPJN Wilayah Maluku Utara Gunandi Antariksa belum terkonfirmasi. Upaya konfirmasi wartawan pun tidak digubris oleh Security.

“Kabalai sedang rapat,” teriak Security dengan nada keras dari dalam kantor.

Perlu diketahui, aksi demo oleh Fron Peduli Pembangunan (FP3) itu menyoroti terkait sejumlah dugaan indikasi pelanggaran yang terjadi di BPJN.

Dugaan itu diantaranya, keterlambatan pekerjaan pada proyek preservasi ruas jalan Weda - Sagea dengan pagu anggaran Rp. 56.794.330.000,00 yang di kerjakan oleh PT. Buli Bangun dengan nilai kontrak Rp. 43.573.068.000,00

Yang kedua, terkai dugaan dan indikasi pekerjaan preservasi ruas jalan Weda - Mafa - Matuting - Saketa dengan pagu anggran Rp. 9.761.864.000,00 yang di kerjakan oleh PT. Laosindo Pratama dengan nilai kontrak Rp. 8.754.708.000,00

Sementara yang ke tiga adalah dugaan dan indikasi pekerjaan preservasi rekonstruksi rehabilitasi jalan ruas keliling pulau Tidore Senilai Rp. 13.934.385.000.,00 dengan rekanan kerja PT. Wargatopo Prima. Pekerjaan ini melekat pada Satker SKPD-TP yang diduga pekerjaannya dilakukan secara asal-asalan atau tidak sesuai ketentuan kontrak.

“Dari akumulasi persoalan ini disebabkan karena ketidakmampuan pejabat pembuat komitmen (PPK), kepala Satuan Kerja Wilayah II dan kepala BPJN,” sebut pendemo.

Sedangkan Kepala BPJN Wilayah Maluku Utara Gunandi Antariksa belum terkonfirmasi. Upaya konfirmasi wartawan pun tidak digubris oleh Security.

“Kabalai sedang rapat,” teriak Security dengan nada keras dari dalam kantor. (tim/red)