 |
| Pendemo dan pegawai BPJN saat beradu mulut (dok: KH) |
Amatan Kabarhalmahera.com di lokasi, kericuhan itu bermula saat upaya koordinasi massa aksi untuk meminta Kepala BPJN Gunandi Antariksa untuk hearing terbuka. Namun kerana dihadang oleh sejumlah security dan pegawai BPJN kericuhan pun pecah.
Aksi saling dorong pun berlangsung. Meski begitu kericuhan ini tidak berlangsung lama dan dilanjutkan dengan orasi.
 |
| Pendemo saat menyampaikan orasi di depan kantor BPJN Maluku Utara (dok:KH) |
“Karena tidak becus, kami minta saudara Gunandi segera undur diri dan angkat kaki dari Maluku Utara,” teriak Maskur H. Latif, salah satu pendemo saat berorasi.
Maskur mengemukakan, sejauh ini dinamika di tubuh BPJN dari tahun ke tahun terjadi praktek-praktek kotor atau korupsi dan tindakan inkonstitusional para pejabat yang semakin mengila hingga berakibat pada pembangunan Jalan dan jembatan yang kwalitasnya memalukan kementerian PUPR RI.
“Dugaan pelanggaran di BPJN itu dengan berbagai macam motif,” katanya.
Maskur menyebut sejumlah dugaan indikasi pelanggaran yang terjadi di BPJN tersebut diantarannya ,keterlambatan pekerjaan pada proyek preservasi ruas jalan Weda - Sagea dengan pagu anggaran Rp. 56.794.330.000,00 yang di kerjakan oleh PT. Buli Bangun dengan nilai kontrak Rp. 43.573.068.000,00
Yang kedua, terkai dugaan dan indikasi pekerjaan preservasi ruas jalan Weda - Mafa - Matuting - Saketa dengan pagu anggran Rp. 9.761.864.000,00 yang di kerjakan oleh PT. Laosindo Pratama dengan nilai kontrak Rp. 8.754.708.000,00
Sementara yang ke tiga adalah dugaan dan indikasi pekerjaan preservasi rekonstruksi rehabilitasi jalan ruas keliling pulau Tidore Senilai Rp. 13.934.385.000.,00 dengan rekanan kerja PT. Wargatopo Prima. Pekerjaan ini melekat pada Satker SKPD-TP yang diduga pekerjaannya dilakukan secara asal-asalan atau tidak sesuai ketentuan kontrak.
“Dari akumulasi persoalan ini disebabkan karena ketidakmampuan pejabat pembuat komitmen (PPK), kepala Satuan Kerja Wilayah II dan kepala BPJN,” ucapnya.
Sementara Kepala BPJN Wilayah Maluku Utara Gunandi Antariksa belum terkonfirmasi. Upaya konfirmasi wartawan pun tidak digubris oleh Security.
“Kabalai sedang rapat,” teriak Security dengan nada keras dari dalam kantor.
Berikut 6 poin sikap tuntutan Fron Pemuda Peduli Pembangunan (FP3) Maluku Utara;
· Mendesak Ditreskrimsus Polda Maluku Utara & Aspidsus Kejaksaan Tinggi Maluku Utara Segera menyelidiki terkait beberapa paket pekerjaan pada BPJN Wilayah Maluku Utara.
· Meminta sekaligus memberikan Desakan Kepada Menteri PUPR RI Bapak Basuki Hadjimuljono melalui Dirjen Bina Marga Agar segera Mengevaluasi dan mencopot bapak Gunadi Antariksa dari jabatannya sebagai kepala balai jalan dan jembatan nasional ( BPJN) maluku utara.
· Mendesak mentri PUPR RI dan dan Dirjend Bina Marga untuk segera mengevaluasi dan mencopot sdr. Chandrasyah paarmanceh dari jabatanya sebagai kepala satuan kerja (Satker ) wilayah II BPJN Maluku Utara
· Mendesak Kepala Balai PJN Maluku Utara Gunadi Antariksa agar bertanggung jawab penuh atas beberapa paket pekerjaan yang diduga kuat bermasalah.
· Mendesak kementrian PUPR RI melalui dirjend Bina Marga untuk segera mengevaluasi dan mencopot Saudari Joone Seisi Margaret Manus dari jabatanya sebagai pejabat pembuat komitmen ( PPK ) ruas jalan Weda-Sagea dan Sagea-Patani serta Saudara Riki sebagai PPK pada ruas jalan Weda-Mafa – Mafa-Matuting dan Matuting-Saketa.
· Meminta kepada Ombubsman Perwakilan Maluku Utara, Kejaksaan Tinggi Maluku Mtara, Polda Maluku utara, dan KPK untuk memantau secara langsung proses pelelangan atau tender yang sementara berlangsung di BP2JK. Itu karena diduga kuat ada sejumlah kegiatan proyek di tahun 2022 yang telah ajukan kepada BP2JK itu sudah di atur pemenangnya. (tim/red)
.jpg)
.jpeg)
.jpeg)